Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris siang ini bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan dengan Jokowi akan ditindak lanjuti pada rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kamis (9/8/2018).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta agar pelayanan BPJS Kesehatan bisa terus berjalan. Dengan demikian, peserta BPJS Kesehatan bisa tetap mendapatkan manfaat.
“Kesimpulan aja ya, kesimpulan kita hari Kamis rapat di tempat ibu Menko PMK untuk pendalaman. Ya itu tadi yang ditanyakan, bagaimana pelayanan masyarakat jangan berhenti, berjalan dengan baik,” kata Fahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018)
Fachmi menambahkan, pihaknya terus berupaya agar pelayanan kepada peserta terus berjalan baik. Mengenai adanya miss match antara iuran dan beban klaim, juga harus dicari jalan keluarnya tanpa dana dari pemerintah.
“Nah opsinya tadi, seperti selama ini, itu kita tidak, tidak perlu pemerintah. Kita carilah dari mana menutup pembiayaan itu,” tutur Fahmi.
Cara menutupi miss match tersebut akan dibahas pada rapat Kamis pekan ini di Kementerian Koordinator Bidang PMK.
“Dan untuk itu, tadi arahan pak presiden, karena kalau sudah bicara teknis, ya silakan ibu Menko pimpin hari Kamis rapat. Kamis ini, silakan Kamis ke situ kita tunggu hasilnya,” tambah Fachmi.
Mengenai adanya miss match atau ketidaksesuaian antara iuran dan pembayaran klaim, ia juga enggan merinci. Pihaknya masih menunggu hasil dari BPKP.
“Kalau itu kita sepakat bahwa agar objektif ya. Jangan menduga-duga apakah miss management, atau ada apa. Jadi BPKP itu sekarang sedang melakukan review,” ujar Fachmi.
Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menambahkan, hasil dari laporan BPKP diperkirakan selesai pekan ini. BPJS Kesehatan juga belum berencana menaikkan iuran.
“Kan hari Kamis nanti rapat, mudah-mudahan BPKP sudah ada. Karena kan ini 10 hari, sampai Kamis,” kata Irfan. (ara/hns)