Terobosan Terbaik Untuk Jokowi, Agar Penerimaan Pajak Tidak Layu, Bentuklah Badan Penerimaan Negara

Janji Sri Mulyani Indrawati saat awal menjabat Menteri Keuangan yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel. Sri Mulyani pernah memetik pujian saat selamatkan APBN 2016, tetapi untuk th. ini, Ia juga diragukan.

Tujuan pajak th. ini awalannya yaitu Rp 1. 307, 6 triliun, termasuk juga pajak minyak dan gas bumi (migas). Jalan 1/2 th., nyatanya tujuan itu dipandang masih tetap tinggi, hingga ada peluang realisasinya kurang dari tujuan sebesar Rp 50 triliun yang lalu direvisi sekali lagi jadi Rp 30 triliun.

” Melihat pada pengalaman rata rata 10 th. paling akhir ini umumnya RAPBN-P memanglah menurunkan tujuan penerimaan pajak dari APBN aslinya serta celakanya realisasi pada akhirnya juga semakin lebih turun sekali lagi, ” ungkap Bekas Dirjen Pajak, Fuad Bawazier, dalam keterangannya kepada detikFinance, Jumat (14/7/2017).

Terlebih konsekwensi yang perlu ditempuh yaitu menambahkan utang jadi rentetan dari defisit biaya yang melebar. Keseluruhan utang pemerintah sampai akhir Mei 2017 menjangkau Rp 3. 672 triliun. Utang negara yang juga akan jatuh tempo s/d 2019 yaitu Rp 780 triliun.

” Walau rasio utang negara pada PDB masih tetap dibawah 30% (dari batas maksimum 60%), namun apabila diliat dari kemampuan likuiditas atau rasionya pada APBN, yakni keharusan pembayaran angsuran utang pokok serta bunganya telah cukup memprihatinkan, ” tuturnya.

Catatan jelek yang lain yaitu pada defisit keseimbangan primer dalam lima th. paling akhir. Menurut Fuad, defisit makin besar tunjukkan pengelolaan biaya yang jelek.

” Pemerintah tidak hanya gali lubang tutup lubang namun memanglah menggali lubang yang semakin besar sebab beberapa utang baru itu di pakai untuk membayar bunga utang lama, ” kata Fuad.

Fuad menilainya langkah reformasi pajak akan tidak cukup untuk merampungkan masalah saat ini. Terlebih lalu mengharapkan penuh pada Automatic Exchange of Information (AEoI), dimana nanti Ditjen Pajak dapat terhubung rekening warga negara Indonesia walau di perbankan negara beda.

” Pemerintah Indonesia juga janganlah sangat mengharapkan banyak pada AEoI dengan pihak Singapura mengingat ketatnya prasyarat serta keadaan yang belum juga pasti bisa dipenuhi pihak Indonesia kurun waktu dekat ini, dan ada kebutuhan yang berlainan, ” paparnya.

Terobosan yang perlu diperhitungkan pemerintah untuk tingkatkan penerimaan pajak, yakni mewujudkan sesegera mungkin saja pembentukan Badan Penerimaan Pajak seperti yang sudah diserahkan Presiden ke DPR.

Lalu penambahan rasio pajak yang saat ini baru 10, 3% mesti dapat ditingkatkan minimum jadi 14% PDB dalam 2-3 th. ke depan. Dengan PDB yang mendekati Rp 14, 000 triliun berarti ada penambahan 1% atau Rp 140 triliun tiap-tiap th..

Penambahan realisasi pajak dikerjakan dengan penyederhanaan pemungutan pajak satu serta lain perihal untuk kurangi perkara perkara pajak serta restitusi pajak yang rawan penyelewengan. Pemungutan pajak yang sederhana terkecuali lebih gampang, murah serta praktis pengerjaannya, juga memberi kepastian pada WP.

Misalnya yaitu tiap-tiap pendapatan bunga dari bank dipakai PPh Final 20%, satu jumlah/tarif pajak yang sesungguhnya sangat tinggi namun karna praktis serta tentu, tak ada WP yang memprotes serta aparat pajak juga tidak ribet (zero biaya of collection) karna pemungutan nya dikerjakan oleh perbankan.

” Contoh beda yaitu pemungutan PPh Final atas transaksi jual beli saham di BEI yang dipakai 0, 1% yang pengerjaannya oleh PT BEI hingga praktis aparat pajak tidaklah perlu keluarkan tenaga ataupun cost, ” tandasnya

Badan Penerimaan Panak Otoritas Pajak Otoritas Perpajakan Reformasi Perpajakan